Jangan Abaikan Spesifikasi dan Volume, Camat Buayan Tekankan Ketelitian dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan PBJ Desa
Jangan Abaikan Spesifikasi dan Volume, Camat Buayan Tekankan Ketelitian dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan PBJ Desa
BUAYAN – Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di desa harus dilakukan secara cermat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketepatan dalam memilih penyedia, memastikan spesifikasi material, serta kesesuaian jenis dan volume pekerjaan menjadi hal penting untuk menjamin kualitas pembangunan sekaligus menghindari permasalahan saat pemeriksaan hasil pekerjaan.
Hal tersebut disampaikan Camat Buayan Nur Wahyudi, S.H., dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk kegiatan pengaspalan jalan yang dilaksanakan di GOR Desa Jatiroto pada Kamis (12/11).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Buayan, Kepala Desa Jatiroto beserta perangkat desa selaku penyelenggara kegiatan, perwakilan BPD, Pendamping Teknis Desa, LPMD, Ketua RT dan RW, PK dan TPK kegiatan, serta penyedia barang dan jasa dari CV. Universal Daya Karsa.
Dalam arahannya, Camat Buayan mengingatkan pemerintah desa agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan PBJ, khususnya kegiatan yang bersumber dari Bantuan Provinsi. Kehati-hatian tersebut perlu dimulai sejak tahap pemilihan penyedia, pemeriksaan spesifikasi barang atau material, hingga memastikan jenis dan volume pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan.
Camat menyampaikan bahwa pengalaman pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan masih adanya sejumlah desa yang mengalami kendala ketika dilakukan pemeriksaan pekerjaan akibat ketidaksesuaian spesifikasi maupun volume pekerjaan. Kondisi tersebut bahkan dapat berujung pada temuan yang mengharuskan desa mengembalikan anggaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
Lebih lanjut, Camat Buayan menegaskan agar seluruh tahapan PBJ dilaksanakan sesuai alur dan ketentuan yang berlaku, dengan berpedoman pada jenis pekerjaan serta volume anggaran yang telah dialokasikan dan diterima dari pemerintah provinsi maupun kabupaten.
Kepada PK, TPK, dan seluruh pihak yang terlibat, Camat juga mengingatkan agar tidak melakukan penyimpangan, baik dalam pelaksanaan pekerjaan maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban. Setiap proses harus dilaksanakan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan karena risiko penyimpangan tidak hanya berdampak pada pemerintah desa, tetapi juga penyedia barang dan jasa hingga masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa khususnya pengaspalan jalan di Desa Jatiroto dapat berjalan sesuai perencanaan, memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pengelolaan kegiatan yang tertib, transparan, dan akuntabel menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas dan bertanggung jawab.
---- Berita Terkait ----
